 |
| DewaDominoQQ |
Bank Indonesia (BI) mengeluarkan data terbaru mengenai jumlah utang luar negeri Indonesia. Hingga Juli 2017, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD 339,85 miliar atau setara dengan Rp 4.505 triliun (nilai tukar hari ini). Angka utang ini meningkat dibanding bulan sebelumnya atau Juni 2017 yang tercatat hanya sebesar USD 337,64 miliar.
Posisi utang per Juli 2017 juga naik dibanding Desember 2016
yang hanya Rp 318,81 miliar. Dikutip langsung dari data Bank Indonesia, sumber utang luar
negeri berasal dari 3 macam kreditur. Yang pertama adalah dari berbagai negara
dengan total USD 174,49 miliar. Kemudian dari organisasi internasional sebesar
USD 30,65 miliar dan lainnya sebesar USD 134,70 miliar.
Dari sisi negara, Singapura tercatat sebagai pemberi
pinjaman terbesar ke Indonesia dengan total mencapai USD 51,99 miliar atau
setara dengan Rp 689 triliun. Selanjutnya diikuti Jepang dengan total utang
mencapai Rp 30,29 miliar. China saat ini juga cukup besar untuk memberikan
utang kepada Indonesia dengan nilai mencapai USD 15,57 miliar dan diikuti oleh
Amerika Serikat sebesar USD 12,78 miliar dan Hong Kong seharga USD 11,72
miliar. Masih banyak negara lain yang memberikan utang kepada
Indonesia dengan nilai di bawah USD 10 miliar seperti Perancis, Australia,
Jerman, Belanda, Korea Selatan, Spanyol dan negara lainnya.
Sementara dari sisi organisasi internasional, IBRD tercatat
sebagai pemberi pinjaman terbesar dengan nilai USD 16,47 miliar. Kemudian ADB
juga memberikan hutang sebesar USD 8,9 miliar. Selanjutnya diikuti oleh IMF
sebesar USD 2,7 miliar. Masih banyak organisasi lain seperti EIB, NIB dan
lain-lain yang memberikan hutang ke Indonesia.
Namun, Penasihat IMF Benedict Bingham pernah mengatakan
bahwa Indonesia tidak lagi berhutang ke lembaga moneter internasional. Utang
yang tercantum dalam data statistik utang luar negeri Bank Indonesia merupakan
kuota penyertaan modal Indonesia dalam bentuk mata uang khusus IMF, biasa
disebut special drawing rights (SDR).
"Berdasarkan dokumen perjanjian, alokasi SDR ke semua
negara anggota disesuaikan dengan proporsi kuota mereka di IMF untuk memberikan
tambahan likuiditas bagi negara-negara anggota."
Saat ini, lanjut Benedict, kuota SDR 1,98 juta atau setara
dengan Rp 2,8 juta. Berdasarkan standar akuntansi, penyertaan modal ini
diperlakukan sebagai hutang atau kewajiban luar negeri yang harus ditanggung
oleh Bank Indonesia.
"Sementara itu, kepemilikan SDR diperlakukan sebagai
aset Bank Indonesia," katanya. "Jadi, bila SDR dialokasikan, tidak
ada perubahan posisi utang negara anggota
Namun, Hutang merupakan hal yang sangat wajar, jika
dipergunakan secara benar, berikut 4 fakta tentang hutang negara Indonesia
1. 190 negara memiliki hutang
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah bahwa utang
Indonesia merupakan masalah besar. Menurutnya, di dunia ini hampir semua negara
memiliki utang, termasuk di negara maju.
"Jika saya katakan di seluruh dunia, semua negara
kecuali mungkin dua negara kecil yaitu dua negara yang merupakan pusat
perjudian, namun semua negara memiliki hutang," Sri Mulyani mengatakan
dalam sebuah diskusi di Hotel Sultan, Jakarta.
2. Hutang naik, infrastruktur berlipat ganda
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penggunaan utang
negara hingga Juni 2017 sebesar Rp 3.779,98 triliun. Dia menegaskan, utang
negara digunakan untuk produktivitas ekonomi Indonesia, salah satunya pembangunan
infrastruktur.
3. 62 persen pinjam dari masyarakat
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sebanyak 62 persen
utang pemerintah dipinjam dari masyarakat Indonesia dari total utang negara
sebesar Rp 3.780 triliun pada Juli 2017. Uang yang dipinjam dikelola oleh bank,
reksadana, asuransi pensiun bahkan dari individu.
4. 30 persen uang pajak untuk membayar hutang
INDEF's Reza Akbar mengakui bahwa dia khawatir dengan rasio
utang pemerintah terhadap penerimaan negara. Alasannya, penerimaan negara dari
pajak hampir digunakan untuk membiayai hutang.
"Rasio utang pemerintah terhadap PDB, jika saya melihat
rasio hutang terhadap penerimaan, jika melihat struktur hutang yang diterima
cukup mengkhawatirkan, itu 30 persen, uang pajak yang dihasilkan 30 persen untuk
membayar hutang, yang berarti bagaimana cara membayarnya. Hutang, bisa jadi anak dan cucu kita membayar hutang,
"katanya di Universitas Pertamina, JakartaSelatan, Sabtu
No comments:
Post a Comment