Komisi IX DPR desak pemerintah cabut izin oprerasi RS Mitra Keluarga

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah mencabut izin operasi Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres

DewaDominoQQ

Kementerian Kesehatan saat ini sedang menyelidiki rumah sakit dan orang tua bayi Deborah. Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyampaikan pendapatnya dalam sebuah pertemuan kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 September.

JAKARTA, Indonesia - Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak pemerintah untuk mencabut izin operasi Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Itu karena, mereka lebih memilih untuk mengumpulkan deposit sebesar Rp 11 juta kepada orang tua bayi Tiara Debora. Deposit tersebut diperlukan sebagai deposit awal biaya pemakaian ruang  ICU untuk merawat Debora yang baru berumur 4 bulan. Putri kelima pasangan Rudianto dan Henny Silalahi meninggal dunia pada hari Minggu pagi, 3 Desember, karena tidak diberi perawatan yang memadai oleh Rumah Sakit Keluarga Kalideres.

Kisah tragis Debora terungkap saat menjadi virus di media sosial. Debora dilarikan ke rumah sakit Minggu pagi karena terus batuk berdahak. Namun, kondisinya memburuk dan dipindahkan ke UGD. Manajemen rumah sakit menunda Debora ke ruang ICU, karena Rudianto dan Henny tidak mampu membayar uang muka tersebut. Mereka menjelaskan bahwa mereka termasuk peserta BPJS, namun malah dirujuk ke rumah sakit lain.

Henny dan Rudianto merasa hancur karena tahu permata hatinya menghembuskan napas terakhir hanya karena tidak sanggup biaya

"Sebenarnya, Komisi IX meminta Menteri Kesehatan untuk mencabut izin Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, dan kemudian melakukan penyelidikan. Tangkap dulu, proses penyidikan baru dilakukan," kata Nihayatul Wafiroh pada Senin malam, 11 September. Menurut Nila, tidak adil mendengar satu pernyataan dari orang tua Debora. Namun, dia berkeras agar pasien dalam keadaan darurat harus diterima walaupun mereka tidak memiliki biaya.

"Peraturan, setiap keadaan darurat harus dibantu oleh rumah sakit Tapi, dari apa yang dijawab rumah sakit (membantu) dan kemudian kita harus tahu sampai sejauh mana penyakit anak itu. Itu yang harus kita lihat," kata wanita yang juga bekerja sebagai dokter. Selanjutnya, kata Nila, undang-undang yang mengatur rumah sakit telah dengan jelas menyatakan bahwa mereka seharusnya tidak menolak pasien hanya karena tidak cukup biaya.

"Tapi jika kita baca lagi, orang tua yang bersangkutan juga bertanya (biaya yang diketahui), saya bisa mengerti terkadang kita masuk dan akan bertanya berapa harganya nanti, kita membenarkan apa yang sebenarnya disampaikan oleh rumah sakit," katanya.

Masih ditanggung BPJS

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Koesmedi Priharto mengaku telah mendengar keterangan dari RS Mitra Keluarga Kalideres pagi ini. Berdasarkan informasi manajemen rumah sakit, mereka menolak kelalaian dalam memberikan perawatan kesehatan kepada bayi Debora. Menurut mereka, tindakan medis untuk menyelamatkan nyawa Debora tetap dilakukan meski frasa yang harus disertakan dengan biaya ICU sangat dibutuhkan.

"Tapi pengobatan  masih diberikan," kata Koesmedi di kantornya.

Hal lain yang disampaikan adalah kesalahan komunikasi dari petugas informasi kepada pasien, yang menyebabkan persepsi salah. Namun, Koesmedi mengakui telah terjadi kelalaian pada pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, yang meminta keluarga pasien untuk bergabung dalam pencarian rujukan rumah sakit BPJS.

"Itu harus dilakukan oleh rumah sakit dan bukan keluarga pasien," katanya.

Kemudian, Koesmedi menjelaskan, bahwa pasien dalam keadaan darurat masih dapat diobati di rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS.

"Nantinya, BPJS akan menanggung biaya," katanya.

Namun, Dinkes DKI tidak akan menyimpulkan apapun, karena mendengar informasi pendengaran baru dari satu pihak. Rencananya ia akan membentuk tim beberapa elemen untuk melakukan audit mendalam. Tim juga akan mengunjungi tempat tinggal keluarga Debora dan melakukan audit medis.

"Nantinya, biarkan tim yang akan menutup".